Skip to main content
RtiTalk

[Internasional] Thailand Amandemen UU Jaminan Sosial Berusia 30 Tahun, Perpanjang Cakupan hingga Usia 65 Tahun untuk Mengatasi Masyarakat Super Lansia

RtiTalk 小編
RtiTalk 小編17 hari lalu
Untuk mengatasi penuaan populasi dan krisis dana jaminan sosial yang akan bangkrut, kabinet Thailand telah menyetujui rancangan amandemen "Undang-Undang Jaminan Sosial" yang telah berlaku lebih dari 30 tahun. Reformasi ini berfokus pada perpanjangan batas usia maksimum kepesertaan dari 60 menjadi 65 tahun, guna meningkatkan pendapatan premi dan menunda puncak pencairan manfaat, dengan harapan dapat menyelamatkan keuangan jaminan sosial melalui berbagai langkah. Menurut laporan Bangkok Post pada tanggal 4, untuk beradaptasi dengan populasi Thailand yang menua, kabinet telah menyetujui rancangan amandemen "Undang-Undang Jaminan Sosial", yang mengusulkan untuk menaikkan usia maksimum peserta jaminan sosial, serta usia pensiun dan usia wajib kontribusi dari 60 menjadi 65 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan tekanan finansial pada dana jaminan sosial. Wakil Juru Bicara Pemerintah, Pattarasm Thongsaluaykorn, menyatakan bahwa kabinet telah menyetujui rancangan amandemen "Undang-Undang Jaminan Sosial" yang diajukan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 3, untuk memodernisasi undang-undang, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menua, dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi peserta jaminan sosial. Ia menunjukkan bahwa "Undang-Undang Jaminan Sosial" yang berlaku saat ini telah berjalan lebih dari 30 tahun sejak diberlakukan pada tahun 1990, dan beberapa ketentuannya tidak lagi berlaku atau tidak sesuai dengan situasi saat ini. Rancangan undang-undang akan menaikkan batas usia maksimum pekerja yang terdaftar dalam Pasal 33 dari 60 menjadi 65 tahun. Ini berarti pekerja lanjut usia dapat terus berada dalam sistem jaminan sosial yang sah, sambil terus bekerja, membayar pajak, dan menyumbangkan premi jaminan sosial. Amandemen undang-undang juga meningkatkan kompensasi cuti melahirkan dan menaikkan kompensasi kehilangan pendapatan akibat cacat yang tidak terkait kecelakaan kerja dari 50% saat ini menjadi maksimal 70% dari upah peserta. Surat kabar The Nation melaporkan kemarin bahwa proposal tersebut memperkenalkan cara yang lebih fleksibel untuk menerima manfaat pensiun. Peserta yang telah berkontribusi selama 180 bulan dapat memilih untuk menerima pensiun bulanan atau sekaligus saat berusia 55 tahun atau ketika kelayakan kepesertaan berakhir. Bagi peserta yang telah berkontribusi selama 60 bulan, dalam kasus di mana mata pencaharian mereka terpengaruh oleh bencana serius, mereka dapat menarik sebagian tabungan pensiun sebelum usia 55 tahun, atau menggunakan tabungan tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang memiliki perjanjian dengan Kantor Jaminan Sosial. Jika pensiunan ingin terus menikmati manfaat seperti asuransi kesehatan, undang-undang baru juga menyediakan saluran bagi mereka untuk tetap terdaftar sebagai peserta. Pemerintah akan menanggung sepertiga dari biaya, sementara peserta akan menanggung dua pertiga. Cakupan meliputi penyakit, disabilitas, dan kematian. Populasi Thailand menua dengan sangat cepat. Menurut Bank Dunia dan data terkait, pada tahun 2025, penduduk berusia 65 tahun ke atas akan mencakup sekitar 16% dari total populasi, dan diperkirakan akan melebihi 21% pada awal tahun 2030-an, secara resmi memasuki "masyarakat super lansia". Saat ini, pemerintah Thailand memberikan tunjangan dasar lansia kepada warga negara di atas 60 tahun. Menurut penelitian Institut Riset Pembangunan Thailand (TDRI) pada Juli tahun ini, cadangan dana jaminan sosial Thailand diperkirakan akan mulai menyusut sekitar tahun 2038 dan habis sepenuhnya antara tahun 2050 hingga 2058. Kementerian Tenaga Kerja Thailand juga memperingatkan bahwa tanpa reformasi struktural, dana jaminan sosial dapat runtuh dalam 30 hingga 40 tahun. Di masa lalu, pekerja mencapai batas usia kepesertaan jaminan sosial pada usia 60 tahun dan wajib keluar dari sistem jaminan sosial formal. Jika RUU perpanjangan hingga 65 tahun disahkan, pekerja lanjut usia yang sehat dan bersedia bekerja dapat tetap berada di pasar kerja dan sistem jaminan sosial selama 5 tahun tambahan. Selama 5 tahun ini, pekerja lanjut usia dan pemberi kerja mereka harus terus membayar premi jaminan sosial bulanan, yang secara langsung menambah pendapatan premi baru bagi dana tersebut. Selain itu, jika sejumlah besar pekerja keluar dari jaminan sosial dan mulai menerima pensiun segera setelah berusia 60 tahun, pengeluaran dana akan melonjak drastis. Dengan menaikkan batas usia kepesertaan maksimum menjadi 65 tahun, banyak pekerja lanjut usia akan memilih untuk terus bekerja dan mempertahankan status kepesertaan mereka. Karena mereka tidak dapat secara bersamaan menerima pensiun penuh bagi yang tidak bekerja saat masih bekerja, ini sama saja dengan menunda titik waktu ketika pekerja mulai menarik pensiun secara massal. Bagi dana, ini memberikan jeda waktu yang berharga. Kabinet telah mengonfirmasi penyusunan 18 peraturan turunan, yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah undang-undang tersebut berlaku. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan rancangan undang-undang tersebut kepada komite koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas, kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk pemungutan suara. Sumber Tautan: https://www.rti.org.tw/news?uid=3&pid=241870

Bagaimana perasaan Anda tentang artikel ini?

0 orang bereaksi

Komentar (0)

Belum ada komentar