[Internasional] Thailand Berencana Terapkan Regulasi Pusat Data 7 Tingkat, Penggunaan Listrik di Atas 0,5 MW Wajib Ditinjau
RtiTalk 小編12 hari lalu
Taiwan-Thailand Times hari ini (10) melaporkan bahwa pemerintah Thailand sedang bersiap untuk membangun sistem regulasi industri pusat data, yang membagi fasilitas menjadi 7 tingkatan berdasarkan skala konsumsi listriknya. Diatur bahwa pusat data dengan konsumsi listrik 0,5 juta watt (MW) atau lebih harus menjalani peninjauan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komite Kebijakan Industri Pusat Data, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas, dijadwalkan untuk menyerahkan draf kebijakan kepada kabinet hari ini untuk mempromosikan pengembangan pusat data hijau dan memperkuat pengelolaan listrik, sumber daya air, dan lingkungan.
Menurut draf kebijakan, fasilitas apa pun yang menggunakan peralatan elektronik untuk menyediakan layanan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hosting, atau transmisi data untuk perusahaan non-afiliasi, dan skala konsumsi listriknya mencapai ambang batas yang ditentukan, harus dimasukkan dalam peninjauan. Pemerintah akan membentuk mekanisme peninjauan satu pintu untuk pusat data (DC-OSS) untuk mengintegrasikan prosedur persetujuan dan perizinan dari departemen terkait.
Draf tersebut mengklasifikasikan pusat data ke dalam 7 tingkatan berdasarkan skala konsumsi listrik. Setiap tingkatan fasilitas harus mematuhi standar minimum dengan intensitas yang berbeda, terutama mencakup 4 aspek: penggunaan lahan dan penyimpanan bahan bakar cadangan untuk generator, koneksi ke jaringan listrik nasional dan sistem pasokan air, praktik manajemen lingkungan, dan kontribusi terhadap ekonomi dan masyarakat.
Pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya air melalui regulasi yang berbeda, mengurangi dampak fasilitas besar terhadap komunitas sekitar, dan mendorong operator untuk memperoleh sebagian atau seluruh sumber daya yang diperlukan sendiri untuk mengembangkan pusat data hijau, sejalan dengan target emisi nol bersih tahun 2050.
Untuk pusat data yang sudah beroperasi, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital akan menyusun peraturan yang mengharuskan operator mematuhi standar manajemen lingkungan yang akan diumumkan di masa mendatang. Fasilitas yang memperoleh izin bangunan sebelum 11 Agustus 2026, telah selesai, atau sedang bersiap untuk beroperasi, dapat ditinjau berdasarkan peraturan saat ini, tetapi harus menyelesaikan persyaratan terkait peraturan lingkungan dalam waktu satu tahun setelah mendapatkan persetujuan operasi.
Proyek yang belum mulai dibangun atau masih dalam tahap peninjauan harus mematuhi standar minimum dan peraturan lingkungan yang baru. Jika pusat data yang ada mengalami peningkatan kebutuhan listrik lebih dari 20 juta watt setelah perluasan, bagian yang diperluas juga harus dianggap sebagai proyek baru untuk ditinjau kembali.
Draf tersebut juga mengharuskan otoritas yang berwenang untuk melaporkan hasil peninjauan melalui platform digital. Jika kabinet menyetujui arah kebijakan, komite-komite terkait akan lebih lanjut mengembangkan prosedur aplikasi dan rincian perizinan sebagai dasar untuk manajemen investasi dan operasional pusat data.
Sumber Tautan: https://www.rti.org.tw/news?uid=3&pid=1050574
Bagaimana perasaan Anda tentang artikel ini?
0 orang bereaksi