[Internasional] Pertemuan PBB Tinjau Catatan Hak Asasi Manusia Era Trump; Absennya AS Kembali Dikritik
RtiTalk 小編11 hari lalu
Amerika Serikat akan absen dalam pertemuan PBB hari ini (10) untuk meninjau catatan hak asasi manusia Presiden Trump selama masa jabatannya, yang memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia. Kelompok-kelompok ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Amerika Serikat telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade.
Menurut Reuters, pemerintah AS menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) di Jenewa tahun lalu, dengan alasan bias anti-Israel di dewan tersebut. Ini menandai tahun kedua berturut-turut AS melewatkan tinjauan catatan hak asasi manusianya, sebuah proses yang bahkan dihadiri oleh rezim otoriter.
Berdasarkan draf dokumen PBB dan pernyataan diplomat, absennya AS kemungkinan akan menunda pertemuan hingga Januari tahun depan. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa berpartisipasi dalam tinjauan ini akan menyiratkan pengakuan atas pekerjaan Dewan Hak Asasi Manusia.
Juru bicara tersebut menambahkan, "Badan yang tidak dapat diperbaiki ini terus-menerus menyebarkan retorika anti-Amerika sambil gagal mempertahankan 'nilainya' sendiri, yang merupakan ejekan terhadap hak asasi manusia." Namun, juru bicara tersebut tidak menanggapi tuduhan eksternal mengenai catatan hak asasi manusia AS.
Meskipun Dewan Hak Asasi Manusia PBB belum secara langsung mengkritik catatan hak asasi manusia pemerintah AS, para ahli yang ditunjuk oleh dewan telah mengajukan kritik, seperti praktik AS dalam mendeportasi imigran. Pemerintah AS menegaskan bahwa deportasi dilakukan sesuai dengan hukum imigrasi AS.
Jamil Dakwar, anggota American Civil Liberties Union (ACLU), mengatakan kepada wartawan di Jenewa, "Kami melihat serangan terhadap hak asasi manusia fundamental dan kebebasan sipil pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa generasi. Ini tak tertahankan."
Noor Abdalla, istri aktivis mahasiswa pro-Palestina Mahmoud Khalil, bersama dengan advokat lainnya, mendesak Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk untuk segera mengadakan pengarahan guna menjelaskan situasi hak asasi manusia di Amerika Serikat, bahkan jika pemerintah AS tidak hadir.
Khalil ditahan oleh otoritas imigrasi AS tahun lalu. Abdalla mengatakan kepada wartawan, "Ketika pemerintah paling kuat di dunia tidak dimintai pertanggungjawaban, mereka akan berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan."
Sumber: https://www.rti.org.tw/news?uid=3&pid=1050721
Bagaimana perasaan Anda tentang artikel ini?
0 orang bereaksi