[Berita Hukum] Vietnam Berencana Merevisi Undang-Undang: Mengusulkan 'Pembatasan Keluar Negeri' dan Regulasi Ketat bagi Pekerja yang Pernah Melanggar Hukum di Luar Negeri

Pada pagi hari tanggal 10 Agustus, Majelis Nasional Vietnam membahas rancangan amandemen "Undang-Undang Pekerja Vietnam Bekerja di Luar Negeri". Proposal-proposal baru ini akan berdampak langsung pada pekerja dan peserta magang yang bekerja di luar negeri (termasuk di Taiwan). RtiTalk telah merangkum poin-poin penting dari diskusi Majelis Nasional kali ini untuk Anda: 1. Mengusulkan "Pembatasan Keluar Negeri" bagi Pekerja yang Pernah Melanggar Untuk mengatasi masalah pelarian dan tinggal ilegal pekerja, perwakilan Majelis Nasional mengusulkan peraturan yang lebih ketat: pekerja yang memiliki catatan pelanggaran di luar negeri harus dilarang bekerja di luar negeri lagi. Hal ini bertujuan untuk mencegah situasi di mana pekerja melakukan pelanggaran di satu negara lalu pindah bekerja ke negara lain, demi menjaga citra nasional dan hak-hak warga negara yang taat hukum untuk bekerja di luar negeri. 2. Mengatasi Masalah Biaya Broker "Selangit" Mengenai fenomena di mana beberapa pasar luar negeri tidak membebankan biaya atau hanya membebankan biaya rendah, namun pekerja sebenarnya harus membayar hingga 300 juta hingga miliaran dong Vietnam untuk dapat bekerja di luar negeri, para perwakilan menyerukan langkah-langkah konkret dalam amandemen untuk meminimalkan biaya berlebihan dan mengurangi beban finansial pekerja. 3. Mengusulkan Penambahan Mekanisme Ekstradisi bagi Pelanggar Berat Bagi pekerja yang terlibat dalam pelanggaran serius seperti pencurian, narkoba, perjudian, dan prostitusi, perwakilan mengusulkan penambahan mekanisme kerja sama yudisial antara Vietnam dan negara penerima. Selain diadili di tempat, jika sesuai dengan hukum kedua negara dan perjanjian internasional, akan dipertimbangkan ekstradisi atau pemindahan pelaku ke Vietnam untuk diproses secara hukum, guna mencapai efek jera yang kuat. 4. Memperkuat Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Tenaga Kerja Perwakilan Wajib di Luar Negeri: Perusahaan pialang tenaga kerja harus menempatkan perwakilan di luar negeri untuk segera membantu dan menangani keadaan darurat yang dihadapi pekerja di lapangan, serta tidak boleh membiarkan pekerja pergi ke luar negeri tanpa ada yang mengawasi. Penyederhanaan Prosedur Administratif: Rancangan undang-undang berencana untuk mengurangi ambang batas fasilitas perangkat keras perusahaan pialang sebesar 50%, dengan tujuan menyeimbangkan penyederhanaan beban administratif perusahaan dengan implementasi manajemen nasional dan perlindungan hak-hak pekerja. Mewujudkan Visi "Kebijakan Ganda" Mempromosikan pekerjaan luar negeri bagi pekerja bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga merupakan "kebijakan ganda" yang strategis: mendorong pekerja untuk mempelajari teknologi canggih dan disiplin kerja di luar negeri, mengubah keterampilan dan pengalaman berharga ini menjadi aset bagi pembangunan nasional, dan berkontribusi setelah menyelesaikan studi mereka.